"Mari jadikan momen ini untuk meningkatkan ketakwaan dan kepedulian terhadap sesama. Guyub Rukun, untuk Kabupaten Madiun"
Showing posts with label Daerah. Show all posts
Showing posts with label Daerah. Show all posts
Dinas Dukcapil Kab. Madiun
Selamat Idul Adha 1447 H, mari jadikan momen ini untuk meningkatkan ketakwaan dan kepedulian terhadap sesama.
Memahami Makna dan Sejarah Idul Adha Lebih Dalam
Iki Radio - Idul Adha adalah hari raya atau hari besar kedua bagi umat Islam setelah hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Adha jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah menurut kalender Hijriah atau 70 hari setelah hari raya Idul Fitri.
Seperti halnya Idul Fitri, umat Islam juga akan melaksanakan salat sunnah Idul Adha bersama-sama di masjid atau tanah lapang.
Hari raya Idul Adha merupakan puncak ibadah haji, dimana jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Mekkah untuk melakukan rangkaian ibadah yang menjadi rukun Islam kelima ini.
Bagi yang belum mampu mengerjakan ibadah haji, maka berkurban menjadi salah satu cara mendekatkan diri kepada-Nya saat hari raya Idul Adha.
Berkurban menjadi amalan utama Idul Adha dengan cara melakukan penyembelihan hewan kurban.
Perayaan hari raya Idul Adha saat ini tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim a.s dan putranya, Nabi Ismail a.s.
Agar bisa memahami makna Idul Adha lebih dalam, mari simak pembahasan di bawah ini sampai tuntas.
Makna dan Sejarah Idul Adha :
Meskipun dirayakan setiap tahun, Idul Adha selalu memberikan makna mendalam bagi umat muslim.
Ada kisah ketaatan Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s yang bisa dijadikan suri tauladan di balik perayaan Idul Adha.
Idul Adha mengajarkan nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, ketaatan, dan nilai berbagi sekaligus.
Terdapat perintah untuk menyembelih hewan kurban dan melaksanakan ibadah haji yang wajib dilaksanakan bagi Anda yang memiliki kemampuan dari segi finansial maupun fisik.
Perintah untuk berkurban ::
Berkurban saat hari raya Idul Adha merupakan sebuah pengingat kepada manusia bahwa jalan menuju surga membutuhkan pengorbanan dan ketaatan atas perintah-Nya sebagaimana kisah Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s.
Perintah untuk menyembelih hewan kurban saat Idul Adha bermula dari Nabi Ibrahim a.s yang mendapatkan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail a.s pada tanggal 8 Dzulhijjah.
Sebagai seorang ayah tentu saja mimpi tersebut membuat Nabi Ibrahim merenung dan memohon petunjuk kepada Allah SWT.
Namun, Nabi Ibrahim a.s tetap mendapatkan mimpi yang sama hingga tiga kali.Nabi Ibrahim a.s kemudian membicarakan mimpinya kepada Nabi Ismail a.s. Sebagai sosok yang taat atas perintah Allah SWT, Nabi Ismail a.s tanpa ragu menyuruh sang ayah untuk melaksanakan perintah-Nya.
Atas keikhlasan dan kesabaran keduanya, Allah SWT lantas mengganti Nabi Ismail a.s dengan seekor domba yang sejak saat itu hingga kini dijadikan sebuah ibadah rutin pada hari tasyrik yang jatuh pada tanggal 10-13 Dzulhijjah setiap tahunnya.
Berkurban memiliki banyak hikmah bagi umat Islam yang meyakini dan melaksanakannya. Melansir dari laman resmi Nahdlatul Ulama, hewan kurban pada hari kiamat kelak akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh tanpa kekurangan satu anggota tubuh pun seperti saat masih hidup di dunia.
Semuanya tentu akan mendatangkan pahala dan menjadi penolong di hari akhir.
Penyembelihan kurban saat Idul Adha juga dapat menanamkan rasa ikhlas dalam berbagi. Penting untuk diingat bahwa nantinya dua pertiga bagian daging kurban merupakan hak orang lain dan sisanya diberikan kepada orang yang berkurban.
Perintah untuk melaksanakan ibadah haji :
Haji merupakan rukun Islam kelima yang hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan fisik dan finansial. Sebab, Anda harus mengorbankan badan dan harta untuk dapat melaksanakannya.
Ibadah haji bermula ketika Nabi Ibrahim AS mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk membangun Ka’bah di Kota Mekkah. Begitu Ka’bah, Nabi Ibrahim a.s diperintahkan untuk mengumandangkan adzan dan memberitahu manusia perihal ibadah haji.
Rangkaian peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim a.s beserta keluarganya oleh Allah dijadikan sebagai dasar lahirnya Kota Makkah dan Ka’bah sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia. Setiap tanggal 8-12 Dzulhijjah jutaan umat muslim melakukan serangkaian ibadah haji sesuai seruan dari Nabi Ibrahim a.s.
Perintah haji juga tercantum dalam Q.S Al-Imran ayat 97 yang berbunyi “... Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana…”.
Pelaksanaan ibadah haji dapat membersihkan jiwa dan hati Anda dari dosa-dosa sebelumnya. Berangkat haji saat Idul Adha juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT.
Ketentuan Hewan Kurban Idul Adha :
Perlu diketahui bahwa tidak semua hewan dapat dijadikan sebagai hewan kurban. Menurut syariat Islam, jenis hewan yang diperbolehkan untuk disembelih saat hari raya Idul Adha adalah hewan ternak yang meliputi kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta.
Ada dua kriteria yang harus dipertimbangkan sebelum membeli hewan kurban, yaitu dari segi fisik dan umur seperti berikut:
Fisik
Saat hendak membeli hewan kurban, Anda diharuskan untuk memilih dan memastikan sendiri bahwa hewan tersebut memenuhi ketentuan hewan kurban.
Sebaiknya pilih hewan yang paling baik dan sehat secara fisik.
Anda tidak diperkenankan untuk memilih hewan kurban yang cacat atau mengalami kondisi seperti berikut:
Salah satu atau kedua matanya buta
Telinganya terpotong sebagian atau keduanya
Tidak memiliki tanduk
Hewan yang kurus hingga kelihatan tulang rusuknya
Salah satu atau kedua kakinya pincang.
Umur
Hewan kurban untuk Idul Adha juga memiliki kriteria dari segi umur. Jika memilih hewan yang belum sampai umur, maka hewan tersebut tidak sah.
Namun, Anda masih diperbolehkan untuk berkurban dengan hewan yang melebihi ketentuan umur asalkan tidak terlalu tua.
Masing-masing hewan ternak memiliki kriteria umur sendiri-sendiri. Unta dan sapi yang hendak dijadikan sebagai hewan kurban hendaknya berumur paling tidak lima tahun sampai enam tahun.
Apabila Anda berkurban kambing, maka pilih kambing yang telah berumur dua tahun.
Sedangkan domba boleh dijadikan sebagai hewan kurban saat umurnya telah mencapai satu tahun atau setidaknya giginya telah lepas sesudah umur enam bulan.(berbagai sumber)
Waka DPRD Kabupaten Madiun : Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H
"Selamat Idul Adha 1447 H, mari jadikan momen ini untuk meningkatkan ketakwaan dan kepedulian terhadap sesama. Jaga kerukunan, semangat gotong royong untuk Kabupaten Madiun Bersahaja"
Bagian Pengadaan Barang Jasa Pemkab Madiun
"Mari jadikan momen ini untuk meningkatkan ketakwaan dan kepedulian terhadap sesama"
Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun : Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H
"Selamat Idul Adha 1447 H, mari jadikan momen ini untuk meningkatkan ketakwaan dan kepedulian terhadap sesama, untuk Kabupaten Madiun Bersahaja"
PT BPR Polatama Kusuma : Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H
Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H / 2026, semoga keikhlasan Nabi Ibrahim dan ketabahan Nabi Ismail selalu menginspirasi hidup kita.
Di hari yang suci ini, semoga Allah SWT menerima ibadah kurban kita dan melimpahkan rahmat-Nya yang tak terhingga.
Mari jadikan momen ini untuk meningkatkan ketakwaan dan kepedulian terhadap sesama.
BPR POLATAMA KUSUMA
Maju Bersama Mitra
Sambut Hari Raya Waisak, Disperindag Balangan Gelar Pasar Murah di Kapul
Iki Radio - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Balangan menggelar pasar murah di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Selasa (26/5/2026), guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di daerah.
Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak tersebut disambut antusias warga yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran.
Staf Kemetrologian dan Stabilitas Harga Kabupaten Balangan, Muhammad Iqbal Afriadi, mengatakan pasar murah kali ini merupakan kegiatan ke-34 dan turut melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan.
"Kami berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat Desa Kapul dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau," ujarnya.
Berbagai kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, dan bahan sembako lainnya dijual dengan selisih harga sekitar Rp3 ribu lebih murah dibandingkan harga pasar.
Salah seorang warga Desa Kapul, Sahayah, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut.
Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibandingkan harga di pasaran sehingga cukup membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Senang sekali dengan adanya pasar murah ini. Semoga tahun depan bisa kembali dilaksanakan di Desa Kapul," katanya.
Tekan Angka Kemiskinan, Pemkab Madiun Siapkan Tiga Terobosan Jitu
Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus menunjukkan komitmen serius dalam menekan angka kemiskinan.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Baperida), Pemkab Madiun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang bertempat di Ruang IT, Selasa (26/5/2026).
Rakor dipimpin Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi. Agenda tersebut menghadirkan narasumber ahli dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, serta dihadiri oleh Kepala Baperida, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS, sektor perbankan, Baznas, hingga kalangan akademisi dari UNS dan Unmer.
Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi memaparkan bahwa dirinya bersama Bupati Madiun telah menyiapkan beberapa terobosan jitu untuk mengintervensi dan mengurangi angka kemiskinan melalui tiga unsur utama.
Diantaranya dalam bidang kesehatan, yakni dengan melakukan tindakan preventif dan kuratif karena kondisi kesehatan yang buruk atau sakit dapat memicu kemiskinan baru. Disektor pendidikan Pemkab Madiun berupaya membentuk pola pikir masyarakat agar memiliki kapabilitas untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Selain itu melalui investasi dan lapangan kerja dengan berupaya mendatangkan investor guna menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi warga lokal.
"Pertama adalah tindakan dari unsur kesehatan, karena kondisi kesehatan yang buruk atau orang sakit bisa memicu kemiskinan. Kedua, unsur pendidikan, sebab pendidikan yang baik akan membentuk pola pikir seseorang untuk bisa keluar dari kemiskinan. Dan ketiga, kita terus berupaya mendatangkan investor guna menciptakan lapangan pekerjaan yang luas," ujar Wabup Purnomo Hadi.
Wabup Purnomo Hadi juga merefleksikan capaian kinerja Pemkab Madiun yang kini mulai menunjukkan tren positif jika dibandingkan dengan masa sebelum mereka menjabat.
Dulu, jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di Kabupaten Madiun berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di bawah rata-rata provinsi. Namun, lewat berbagai kebijakan strategis yang diinisiasi Bupati, peta capaian tersebut berhasil dibalik.
"Hari ini kita sudah bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran hingga di bawah angka provinsi. Target kita selanjutnya adalah terus meningkatkan IPM agar tidak lagi di bawah provinsi," terang Wabup.
Sebagai langkah konkret di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, Bupati Madiun diketahui telah menambah kuota beasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat, membangun Sekolah Rakyat, serta rutin menggelar job fair (bursa kerja) secara berkala.
Selain menggenjot sektor ekonomi dan pendidikan, pembenahan internal terkait akurasi data kemiskinan juga menjadi fokus utama Pemkab Madiun. Evaluasi ketat terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) akan segera dilakukan.
"Kita lakukan verifikasi agar Pak Bupati bisa mengambil intervensi yang tepat. Salah satunya, sudah ada kesepakatan bersama dengan pihak terkait untuk melakukan stikerisasi bagi rumah tangga penerima bantuan. Langkah ini diambil agar bantuan yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran," tegas Wabup.
Di sisi lain, tim ahli dari Universitas Brawijaya menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa bertumpu pada pundak pimpinan daerah semata. Dibutuhkan kerja sama solid dari semua pihak melalui konsep pentahelix (pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis, dan media).
Senada dengan hal tersebut, BPS Kabupaten Madiun turut memberikan sejumlah usulan strategis. Pihak BPS juga mengharapkan dukungan penuh (support) dari Pemerintah Daerah karena dalam waktu dekat akan melaksanakan Sensus Ekonomi.
Akurasi data dari sensus tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi kompas utama agar program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Madiun berjalan maksimal, efektif, dan tepat sasaran.(ir)
RSUD Dolopo Madiun : Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H
"Mari jadikan momen ini untuk meningkatkan ketakwaan dan kepedulian terhadap sesama. Meningkatkan kerukunan dan semangat gotong royong, untuk Kabupaten Madiun Bersahaja"
Optimalkan Program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Madiun Beri Pembinaan SPPG dan Yayasan Mitra BGN
Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun bergerak cepat memastikan kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini diwujudkan melalui agenda pembinaan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) agar operasional dapur MBG berjalan optimal sesuai Standard Operating Procedure (SOP).
Acara berlangsung di Aula PDAM Tirta Dharma Purbaya Kabupaten Madiun Senin (25/05/2026) dihadiri Bupati Madiun, Hari Wuryanto, Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi, serta jajaran Forkopimda yang sekaligus bertindak sebagai pemateri.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Kabupaten Madiun Sigit Budiarto, kepala OPD terkait, Direktur PDAM Imansyah Novianto, S.T., serta jajaran Kepala SPPG dan BGN.
Dalam laporan pembuka, Kepala Bapperida Kabupaten Madiun, Sodik Hery Purnomo, memaparkan perkembangan signifikan terkait kesiapan infrastruktur pemenuhan gizi di wilayah Kabupaten Madiun per Mei 2026.
Saat ini, di Kabupaten Madiun telah terdapat 55 titik SPPG aktif, dengan total penerima manfaat 142.638 orang. Selain itu masih ada 1 titik SPPG yang masih tahap persiapan dan 6 titik SPPG aset Pemda yang masih tahap pembangunan.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan bahwa pendirian SPPG ini merupakan wujud kolaborasi penting dalam mendukung program nasional pemenuhan gizi anak, yang sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Ini tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Anak-anak harus sehat agar mampu mencapai cita-cita mereka. Layanan SPPG harus sesuai SOP Badan Gizi Nasional," tegas Bupati Madiun.
Selain menekankan kedisiplinan dan komitmen terhadap SOP, Bupati Hari Wuryanto juga menginstruksikan agar program MBG ini memanfaatkan potensi dan produk lokal. Langkah ini dinilai strategis untuk memutar roda perekonomian di Kabupaten Madiun.
"Salah satunya dengan memakai produk air mineral dari PDAM yaitu 'Yoiki'. Ini juga menjadi salah satu bentuk kolaborasi dan sinergi nyata antar-instansi di daerah," pungkasnya.(ir)
Menjelang Hari Jadi ke-458, Sekda Kabupaten Madiun Minta ASN Kompak Sukseskan Sepasma
Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar apel pagi bersama di Halaman Kantor Bupati Madiun, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Caruban.
Apel berlangsung khidmat dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, dan dihadiri oleh jajaran staf ahli bupati, para asisten sekda, serta pejabat eselon di lingkungan Pemkab Madiun.
Dalam arahannya, Sekda Sigit Budiarto menekankan pentingnya peran aktif seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyambut Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun yang akan diperingati pada 18 Juli mendatang.
Ia meminta seluruh jajaran untuk mulai bersiap diri meramaikan berbagai rangkaian kegiatan yang telah direncanakan.
"Saya minta kepada seluruh jajaran ASN agar aktif membantu, baik dalam hal persiapan maupun dalam meramaikan beberapa kegiatan yang nantinya akan mewarnai peringatan Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun," ujar Sigit Budiarto di hadapan peserta apel.
Salah satu agenda tahunan yang menjadi sorotan utama dalam apel tersebut adalah gelaran Sepasma (Sepasar Ing Madiun).
Sekda mengakui bahwa event pesta rakyat ini selalu berhasil menjadi magnet dan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas.
Untuk itu, ia berharap esensi dan kemeriahan Sepasma tahun ini dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan, sebagai bagian dari refleksi sejarah dan hiburan bagi warga Kabupaten Madiun.
Lebih lanjut, Sigit Budiarto juga menegaskan bahwa apel pagi bukan sekadar rutinitas formalitas. Momentum ini harus dimaknai sebagai pondasi untuk memperkuat kedisiplinan, menjaga integritas, dan memupuk rasa kebersamaan antar-pegawai.
Dengan komitmen dan sinergi yang kuat dari para ASN, diharapkan visi besar daerah dapat berjalan selaras.
Diantaranya disiplin tinggi yang menjadi modal utama pelayanan publik. Integritas dan kebersamaan sebagai kunci solidnya roda pemerintahan.
Diharapkan hal ini mampu mendukung penuh terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera).(ir)
Targetkan Graduasi Kemiskinan: Pemkab Madiun Anggarkan Rp395 Juta untuk Stikerisasi Rumah KPM Bansos
Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mengambil langkah progresif dan tegas guna mengurai benang kusut serta polemik klasik terkait akurasi data penyaluran bantuan sosial (bansos).
Mulai semester dua tahun 2026, seluruh rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Kabupaten Madiun wajib ditempeli stiker khusus sebagai penanda identitas sosial.
Langkah ini diambil untuk memastikan intervensi jaring pengaman sosial dari pemerintah berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Guna memuluskan program masif ini, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp395 juta yang bersumber dari pos Dana Alokasi Umum (DAU) APBD 2026.
Kebijakan stikerisasi ini bukan sekadar formalitas administratif di atas kertas. Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyatakan dengan tegas bahwa pihak eksekutif tidak akan berkompromi dalam pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah daerah telah menyiapkan regulasi ketat, jika ada warga yang menolak pemasangan stiker, atau dengan sengaja merusak dan melepas stiker yang telah terpasang, mereka secara otomatis dianggap mengundurkan diri secara sukarela dari kepesertaan bansos.
“Jangan nek bantuan gelem, tapi nek dikenehi (ditempeli) stiker enggak mampu enggak gelem. Nah, itu kan dusta di antara kita kan,” ujar Hari Wuryanto, Sabtu (23/05/2026).
Bupati yang akrab disapa Hari Wur ini juga mewanti-wanti masyarakat agar menjaga integritas program ini dengan tidak melakukan tindakan manipulatif di lapangan.
“Jangan sampai nanti setelah petugas menempel, malah diklentek (dilepas). Jadi nanti kalau kita sudah sampaikan mekanismenya, jika sampai dilepas, berarti dia otomatis dianggap mengundurkan diri dari daftar penerima,” tambah Bupati.
Di balik aspek penegakan disiplin data, Hari Wuryanto menekankan bahwa kebijakan ini mengusung misi moral yang besar, yaitu keterbukaan informasi publik.
Selama ini, rumor mengenai ketidaktepatan sasaran bansos kerap memicu gesekan sosial di tingkat akar rumput. Pemerintah daerah sering kali dituding subyektif dan tebang pilih dalam mendistribusikan bantuan.
Melalui stikerisasi, potret kemiskinan dan distribusi bantuan akan tersaji secara gamblang di hadapan publik. Langkah ini sekaligus menjadi instrumen validasi data secara sosiologis (melalui kontrol sosial masyarakat) untuk memutus mata rantai desas-desus negatif yang menuduh bahwa penerima bansos didominasi oleh kerabat perangkat desa, lurah, hingga lingkaran dekat bupati.
“Karena selama ini kita dinilai bahwa Pak Bupati itu pilih kasih. Jadi kalau sudah ada stiker di setiap rumah penerima, semuanya akan kelihatan jelas secara objektif. Ini dilakukan supaya validasi data kami semakin akurat, sekaligus agar tidak ada lagi rasa suudzon (prasangka buruk) dari teman-teman atau masyarakat semua,” imbuhnya.
Mempertimbangkan sensitivitas isu ini di tengah masyarakat, Pemkab Madiun bergerak cepat mengonsolidasikan jajaran birokrasinya hingga ke tingkat terbawah.
Rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral yang melibatkan Dinas Sosial, jajaran Camat, digelar untuk menyamakan persepsi dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penempelan stiker.
Pemerintah daerah menginstruksikan pendekatan yang humanis namun tetap tegas selama proses sosialisasi, mengingat penempelan stiker kerap memicu beban psikologis bagi sebagian warga.
Sosialisasi yang masif diharapkan mampu memberi pemahaman bahwa stiker tersebut adalah simbol akuntabilitas negara, bukan instrumen untuk menghakimi status sosial seseorang.
Berdasarkan data mutakhir dari Dinas Sosial Kabupaten Madiun, saat ini tercatat ada sekitar 82.000 kepala keluarga yang terdaftar sebagai penerima berbagai skema bantuan sosial.
Hari Wuryanto menegaskan, indikator keberhasilan pembangunan daerah bukanlah seberapa banyak bantuan yang bisa dikucurkan, melainkan seberapa besar angka kemiskinan yang mampu ditekan setiap tahunnya.
Kebijakan stikerisasi ini diproyeksikan menjadi pemantik psikologis (shock therapy) yang diharapkan secara bertahap dapat mengurangi jumlah penerima bantuan sosial, terutama bagi keluarga yang secara ekonomi sebenarnya sudah mengalami peningkatan atau masuk kategori mampu namun enggan keluar dari zona nyaman bansos.
Lebih jauh, keberadaan stiker di rumah warga prasejahtera ini akan dijadikan alat kontrol performa bagi para pendamping program sosial di lapangan (seperti Pendamping PKH maupun TKSK). Mereka dituntut untuk tidak sekadar menjadi kurir atau pencatat administratif bantuan, melainkan bertindak sebagai mentor ekonomi.
“Mudah-mudahan dengan skema ini, angka penerima bisa terus berkurang karena kita ingin angka kemiskinan makro di Kabupaten Madiun juga turun secara riil. Di sinilah peran krusial pendamping agar sukses membimbing mereka dari status prasejahtera menuju keluarga yang mandiri dan sejahtera. Harapan besarnya, seluruh anggaran negara ini benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.(ir)
Tingkatkan IPM dan Optimalkan Potensi Daerah, Pemkab Madiun Jalin Sinergi Strategis dengan STAINU Madiun
Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun.
Kerja sama yang dikukuhkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ini difokuskan pada penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi guna mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta mengoptimalkan berbagai potensi daerah di Kabupaten Madiun.
Ketua STAINU Madiun, Anwar Soleh Azarkoni, menegaskan bahwa sebagai perguruan tinggi yang secara historis berizin di wilayah Kabupaten, STAINU tidak dapat berdiri sendiri.
Sinergi dan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Madiun merupakan sebuah keniscayaan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya bagi masyarakat Madiun yang mayoritas warga Nahdliyin.
"Hari ini menjadi pondasi dasar kita dengan pemerintah daerah untuk bekerja sama dan membangun sinergi. Kami berharap MoU ini segera ditindaklanjuti dengan program nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi, mulai dari pengabdian masyarakat, penelitian, pengajaran, hingga program PPL dan KKN," ujarnya, Sabtu (23/5/2026).
Anwar Sholeh juga memohon dukungan moral serta kebijakan dari pemerintah daerah agar STAINU dapat terus eksis dan memberikan warna positif bagi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Madiun.
Gayung bersambut, Pemerintah Kabupaten Madiun menyambut baik dan menaruh harapan besar terhadap kolaborasi ini.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan bahwa kehadiran perguruan tinggi di wilayah kabupaten sudah lama dinantikan demi mendukung peningkatan kualitas SDM setempat.
Saat ini, capaian IPM Kabupaten Madiun masih berada di posisi menengah (middle) Jawa Timur, yaitu di angka 75. Pemkab menargetkan angka tersebut dapat terkerek naik hingga minimal mencapai angka 81.
"Salah satu supporting utama untuk mendongkrak penilaian IPM adalah lewat kerja sama dengan perguruan tinggi. Kami sangat berharap, insyaallah tahun depan STAINU sudah bisa mulai membangun kampusnya di wilayah Kabupaten Madiun, memanfaatkan lahan yang sudah ada di dekat Puskesmas Desa Buduran. Lewat gotong royong, saya yakin STAINU di Kabupaten Madiun akan berkembang pesat," ungkap Bupati.
Selain persoalan IPM, Bupati juga menyoroti angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Madiun yang saat ini masih berada di angka 8,9 tahun (setingkat di bawah SMP). Padahal, target pendidikan dasar wajib telah menyentuh 13 tahun.
Pemkab Madiun terus berupaya mengikis ketertinggalan tersebut, salah satunya melalui program Sekolah Rakyat serta edukasi pentingnya pendidikan tinggi yang nantinya digerakkan melalui program KKN mahasiswa STAINU.
Di sektor pembangunan dan ekonomi daerah, Pemkab Madiun telah melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pokok untuk langsung merumuskan kerja sama riset dengan STAINU.
Keterlibatan akademisi dinilai sangat krusial dalam memikirkan pengelolaan potensi wilayah yang luar biasa, seperti pengembangan komoditas kakao, alpukat, hingga cengkeh yang tersebar di lereng Gunung Wilis.
Bupati Madiun menegaskan komitmen penuh jajarannya agar
nota kesepahaman ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial belaka, melainkan
harus diimplementasikan secara istikamah dalam aksi nyata di lapangan.(ir)
Tingkatkan Transparansi Bansos, Pemkab Madiun Gelar Rakor Stikerisasi di Yogyakarta
Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Langkah nyata ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Stikerisasi Bantuan Sosial Tahun 2026 yang digelar di Aula Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Kemensos RI, Yogyakarta, pada Kamis (21/5/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto. Agenda ini juga dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta seluruh Camat se-Kabupaten Madiun.
Program stikerisasi ini dinilai sebagai strategi penting dalam memperkuat verifikasi sosial dan meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik.
Dengan menempelkan tanda khusus pada rumah keluarga penerima manfaat (KPM), Pemkab Madiun berharap proses validasi data di lapangan menjadi jauh lebih mudah.
Selain mempermudah kerja petugas, stikerisasi ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta mengawasi.
Pengawasan partisipatif dari warga diharapkan mampu meminimalisasi potensi bantuan yang tidak tepat sasaran.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen besar Pemkab Madiun dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang akurat.
"Stikerisasi bantuan sosial adalah upaya kita bersama untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan transparan. Ke depan, saya berharap seluruh perangkat daerah dan camat dapat bersinergi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," tegas Bupati Hari Wuryanto.
Melalui koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, kecamatan, hingga tingkat desa, program stikerisasi ini diharapkan tidak hanya menjadi instrumen validasi data semata.
Lebih dari itu, program ini ditargetkan mampu mendongkrak kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Dengan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, program stikerisasi bansos 2026 ini diharapkan menjadi pilar pendukung dalam mewujudkan visi Kabupaten Madiun yang Bersih, Sehat, dan Sejahtera.
Sampaikan Pesan Perdamaian, 57 Biksu Thudong 'Indonesia Walk of Peace 2026' Singgah di Kabupaten Madiun
Iki Radio — Rombongan 57 biksu Thudong dalam aksi “Indonesia Walk of Peace 2026” yang berjalan kaki dari Bali menuju Candi Borobudur, Magelang, singgah di Kabupaten Madiun.
Para biksu tiba di Pendopo Ronggo Jumeno, Kabupaten Madiun, pada Kamis (21/5/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.
Kedatangan rombongan spiritual ini disambut hangat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, bersama jajaran pemerintah daerah serta perwakilan masyarakat lintas agama yang antusias menyambut kehadiran mereka.
Setelah beristirahat semalam, rombongan kembali melanjutkan perjalanan pada Jumat (22/5/2026) pukul 08.00 WIB.
Pelepasan para biksu dipimpin langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto, beserta jajarannya dari halaman Pendopo Ronggo Jumeno.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan bahwa perjalanan panjang yang ditempuh para Biksu Thudong merupakan bentuk rasa syukur sekaligus upaya nyata untuk menebarkan pesan perdamaian di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
“Indonesia Thudong tahun 2026 ini bentuk rasa syukurnya para Bhante supaya dunia ini menjadi damai. Untuk menjadi damai memang perlu pengorbanan dan harus diusahakan,” ujar Bupati Hari Wuryanto, Jumat (22/5/2026).
Menurut Bupati, kedamaian merupakan fondasi dan faktor paling krusial dalam mewujudkan kesejahteraan suatu daerah.
Ia menegaskan bahwa tanpa adanya situasi yang kondusif dan damai, pembangunan serta kemajuan daerah akan sulit tercapai.
“Tidak ada kemajuan dan perkembangan kalau tidak ada kedamaian. Karena itu, persatuan di tengah perbedaan agama dan keyakinan harus terus dijaga untuk mewujudkan Kabupaten Madiun yang sejahtera,” tuturnya.
Dalam persinggahan tersebut, para biksu juga menitipkan pesan mendalam kepada pemerintah dan warga Madiun agar selalu menjaga kerukunan serta hidup guyub rukun.
Pesan ini dinilai sangat relevan dan penting untuk terus dirawat di tengah kemajemukan bangsa.
“Mereka menyampaikan bahwa damai itu sesuatu yang bisa mengalahkan segalanya. Kalau damai, apa yang menjadi tujuan dan harapan insyaallah bisa terwujud,” imbuh Bupati.
Di akhir penyambutannya, Hari Wuryanto mengapresiasi perjalanan spiritual dari Pulau Dewata menuju Borobudur ini sebagai teladan nyata tentang arti pengorbanan, toleransi, dan persatuan.
“Mereka memberikan contoh kepada kita. Berjalan kaki jauh
demi membawa pesan kedamaian. Itu wujud kepedulian bahwa kalau dilakukan
bersama-sama, tujuan yang berat sekalipun bisa tercapai,” pungkas Bupati Hari
Wuryanto.(ir)
46 Kepala Desa Banyuwangi Dikukuhkan Sebagai Paralegal, Bupati Ipuk Minta Kades Hadirkan Restorative Justice
Iki Radio - Sebanyak 46 Kepala Desa di Banyuwangi resmi dikukuhkan sebagai Paralegal setelah menjalani pendidikan dan pelatihan intensif. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berharap dengan menyandang gelar Paralegal, para kades bisa berperan sebagai juru damai di desanya masing-masing.
Paralegal adalah status atau peran tambahan bagi kepala desa yang telah dibekali pengetahuan hukum dasar dan sertifikasi resmi, sehingga memiliki legalitas formal untuk bertindak sebagai juru damai (Non-Litigation Peacemaker) dalam menyelesaikan konflik, memediasi sengketa, dan menerapkan restorative justice bagi warganya di tingkat desa tanpa melalui jalur pengadilan.
Kewenangan kepala desa sebagai paralegal diberikan secara resmi oleh Kementrian Hukum. Sertifikat Paralegal yang diterbitkan atau diakui oleh Kementerian Hukum menjadi bukti legalitas untuk memberikan bantuan hukum non-litigasi.
“Selamat kepada para Kepala Desa yang baru saja dikukuhkan. Gelar sebagai Paralegal menjadi simbol tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan bagi warga di desa,” kata Bupati Ipuk saat memberikan sambutannya pada acara Pengukuhan Gelar Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA) kepada 46 Kades di Kampus Untag Banyuwangi, Kamis (21/6/2026).
Ipuk mengatakan, sebagai paralegal kades harus menjadi juru damai atas permasalah warga. Dengan cara memediasi konflik warga, menerapkan restorative justice untuk tindak pidana ringan, serta menyusun dokumen kesepakatan damai yang sah secara hukum.
“Kades menjadi benteng pertama Restorative Justice (keadilan restoratif) di tingkat desa. Tugas kades bukan menghukum namun memulihkan dan mendamaikan, merangkul semua pihak melalui musyawarah dan mufakat tanpa harus membawa kasus ke jalur pengadilan (litigasi),” ujar Ipuk.
“Kades juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum bagi warga agar menjadi tahu batasan hak dan kewajiban mereka secara hukum, sehingga potensi terjadinya tindak pidana atau konflik sosial di desa dapat ditekan sejak dini,” harap Ipuk.
Sementara itu Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kakanwil Kemenhum Nasional RI, Soleh Joko Sutopo mengapresiasi para Kades Banyuwangi yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan hingga dikukuhkan secara resmi sebagai Paralegal
“Momentum ini menjadi tonggak sejarah penting yang membuktikan Banyuwangi tidak hanya maju pariwisata dan pelayanan publiknya tapi juga dalam membangun kesadaran hukum dari tingkat desa,” ujar Soleh.
Dengan memiliki kompetensi sebagai juru damai, kepala desa diharapkan bisa memediasi permasalahan dan konflik yang ada di desanya masing-masing hingga tidak perlu naik ke ranah hukum.
“Sehingga permasalahan yang terjadi bisa selesai lebih awal tanpa melalui persidangan,” pungkasnya.
DKP3 Balangan Periksa Kesehatan Hewan Kurban Jelang Iduladha
Iki Radio - Dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha 1447 H, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Balangan melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjamin keamanan pangan asal hewan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap konsumsi daging kurban yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).
Pemeriksaan kesehatan hewan kurban meliputi pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum proses penyembelihan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan sekaligus mendeteksi kemungkinan adanya penyakit menular, khususnya zoonosis.
Medik Veteriner Ahli Madya DKP3 Balangan, drh. Dewa Ayu Putu Asrinadi, mengatakan pemeriksaan tersebut penting dilakukan guna memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi masyarakat.
"Melalui pemeriksaan antemortem, kami dapat mengetahui kondisi kesehatan hewan sebelum disembelih sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit menular dari hewan kepada manusia," katanya.
Sementara itu, Medik Veteriner DKP3 Balangan, drh. Akhmad Fadhil Aushaf, menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh agar tidak ditemukan tanda-tanda penyakit pada hewan kurban.
"Pemeriksaan ini dilakukan agar masyarakat merasa aman dan yakin bahwa hewan kurban yang dikonsumsi telah memenuhi prinsip ASUH, yaitu Aman, Sehat, Utuh, dan Halal," jelasnya.
Peternak Desa Sumber Rejeki, Sufyan Atsauri, menyambut baik kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dilaksanakan DKP3 Balangan.
"Kegiatan ini sangat membantu peternak dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan layak konsumsi," ungkapnya.
Selain pemeriksaan sebelum penyembelihan, petugas juga akan melakukan pemeriksaan postmortem setelah penyembelihan guna memastikan organ dan daging hewan tetap aman untuk dikonsumsi masyarakat.
Perkuat Sinergitas, Forkopimda Kabupaten Madiun Gelar Rapat Koordinasi ICJS
Iki Radio – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Madiun menggelar Rapat Koordinasi Integrated Criminal Justice System (ICJS) di Ruang IT Polres Madiun, Kamis (21/05/2026).
Rakor ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan transparan.
Melalui koordinasi yang solid antar-instansi penegak hukum dan pemerintah daerah, diharapkan proses penanganan perkara di wilayah Kabupaten Madiun dapat berjalan dengan lebih efektif, cepat, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, menegaskan bahwa sinergitas ini bukan sekadar seremonial, melainkan harus mampu menghasilkan langkah konkret dan rekomendasi yang aplikatif di lapangan.
"Dengan sinergitas ini, kita harapkan mampu menghasilkan langkah konkret, rekomendasi aplikatif, solusi terhadap kendala di lapangan, serta penguatan sinergi antar-instansi," ujar Bupati Hari Wuryanto.
Melalui implementasi sistem peradilan pidana terpadu ini, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa pelayanan hukum di Kabupaten Madiun terus bergerak maju.
Target utamanya adalah menciptakan sistem yang lebih modern, cepat, transparan, humanis, dan berkeadilan.
Di akhir penyampaiannya, Bupati Madiun menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mengawal integrasi sistem ini agar berjalan optimal hingga ke tingkat bawah.
"Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen mendukung Implementasi *Integrated Criminal Justice System* di tingkat daerah. Keberhasilan ini tentu sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, komitmen sumber daya manusia, kolaborasi antar-lembaga, serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.
Acara ini dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat tinggi daerah, diantaranya Bupati Madiun Hari Wuryanto, Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara, Kajari Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro, Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Erwin Ardian, dan Sekda Kabupaten Madiun Sigit Budiarto.(ir)
Peringatan HKG PKK ke-54: Pemkab Madiun Dorong Sinergi 10 Program Pokok dengan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045
Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pembangunan daerah.
Momentum Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 menjadi pijakan penting untuk menyelaraskan 10 Program Pokok PKK dengan visi-misi Presiden Republik Indonesia, Asta Cita, demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Madiun dr Purnomo Hadi, usai kegiatan peringatan HKG PKK ke 54 di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Kamis (21/5/2026).
Ia menekankan bahwa kolaborasi yang solid antara pemerintah dan PKK adalah kunci utama dalam menyejahterakan masyarakat, yang dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga.
"Bagaimana kita kolaborasikan, kita sinergikan dengan visi-misi Presiden Asta Cita. Nanti kalau ada sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan PKK, insyaallah Indonesia Emas tahun 2045 ini akan tercapai," ujarnya.
Pemkab Madiun juga mengingatkan bahwa keberadaan PKK memiliki landasan hukum yang sangat kuat, mulai dari Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2017 hingga petunjuk teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2020. Dengan regulasi ini, PKK secara sah diakui sebagai elemen krusial dalam struktur masyarakat.
Di tingkat desa, PKK secara resmi masuk ke dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Konsekuensinya, peran PKK tidak boleh dikesampingkan dan wajib dilibatkan dalam siklus pembangunan desa secara utuh.
Yakni mulai dari perencanaan, PKK aktif dilibatkan dalam proses rembuk dan perencanaan pembangunan. Pelaksanaan, PKK bisa terjun langsung mengeksekusi program pemberdayaan masyarakat. Dan monitoring serta evaluasi, yakni PKK bisa mengawasi serta mengevaluasi kegiatan demi memastikan kesejahteraan keluarga tercapai.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Madiun berkomitmen melibatkan seluruh jenjang PKK—mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga kelompok terkecil Dasawisma—termasuk dalam hal keterlibatan penganggaran.
.jpeg)
Selain PKK, transformasi juga menyasar sektor kesehatan melalui kader Posyandu. Saat ini, Posyandu telah berkembang menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP).
Jika dahulu Posyandu hanya berfokus pada Ibu Hamil (Bumil) dan anak balita, kini layanannya mencakup seluruh siklus hidup manusia.
"Dengan Posyandu ILP ini, semua usia masuk. Dari bumil, balita, usia sekolah, usia produktif, hingga lansia ikut terlibat di dalam unsur kegiatan Posyandu tersebut," jelas Wakil Bupati.
Sama halnya dengan PKK, Posyandu juga merupakan bagian dari 6 komponen yang masuk dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
Pemerintah berharap, penerapan 6 Standar Pelayanan
Minimal (SPM) melalui pilot project Posyandu ILP ini dapat memotivasi para
kader di lapangan untuk memberikan pelayanan yang lebih prima dan positif bagi
masyarakat Kabupaten Madiun.(ir)
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)
.jpeg)
