Iki Terbaru/Paling Greeess

Showing posts with label Daerah. Show all posts
Showing posts with label Daerah. Show all posts

Slamet Rijadi, S.Sos., M.Pd Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun

 


Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun

Slamet Rijadi, S.Sos., M.Pd

Mengucapkan

Selamat & Sukses

Atas Pelantikan

Sigit Budiarto, S.Sos., M.Si

Sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun


Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Madiun

 


Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Madiun

Mengucapkan selamat dan sukses

Pelantikan Sigit Budiarto, S.Sos., M.Si

Sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun

Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Madiun

 


Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun

Mengucapkan

Selamat dan Sukses

Atas Pelantikan

Sigit Budiarto, S.Sos., M.Si

Sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun

Sigit Budiarto, Dari Anak Petani Hingga Puncak Karir Birokrasi

Iki Rasio - Estafet kepemimpinan administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memasuki babak baru. 



Setelah melalui serangkaian tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sigit Budiarto, kini resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun.


Perjalanan karir Sigit Budiarto dikenal penuh dengan dedikasi dan inovasi. 


Pria kelahiran 14 Juni 1975 yang merupakan putra seorang petani dari Dusun Notopuro, Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng ini, telah malang melintang di berbagai posisi, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.


Sebelum menjabat sebagai Sekda, lulusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang ini telah mengukir prestasi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).


Sigit pernah menjabat sebagai Kabag Mutasi, di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang sekarang bernama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). 


Karirnya terus meningkat hingga diberi amanah menjadi Sekretaris BKD.


Selanjutnya, Sigit didaulat untuk memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri).


Disinilah sosok Sigit mulai banyak dikenal dengan berbagai inovasi yang ditelurkan. Saat itu, Sigit sukses meluncurkan buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2020-2021, yang menjadi kompas bagi kepala daerah dalam menentukan kebijakan politik dan sosial.


Kemudian, sosok yang juga aktif di berbagai organisasi sosial dan budaya ini, dipercaya Pemkab Madiun memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).


Di bawah nakhodanya, Dispendukcapil Kabupaten Madiun bertransformasi ke arah digital. 


Dengan semangat "Dispendukcapil Go Digital", ia berhasil membawa Kabupaten Madiun meraih peringkat ke-7 terbaik di Jawa Timur dan masuk dalam 30 besar nasional.


Beberapa inovasi layanan kependudukan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berhasil ia cetuskan.


Diantaranya LELADI SESAMI (Layanan keliling administrasi kependudukan pada hari Sabtu dan Minggu),  MASMEDI (Layanan kilat 15 menit jadi), dan SENOPATI (Sistem online pelayanan kependudukan terintegrasi).


Dan yang baru di lounching pada 27 April 2026 lalu, adalah inovasi SARAPAN PECEL (Sistem Administrasi Kependudukan Terdepan di Pedesaan, Pelayanan Efektif Cepat dan Langsung Terlayani). Sebuah inovasi yang mendekatkan pelayanan hingga ke tingkat desa secara efektif dan langsung.


Perjalanan menuju kursi Sekda diawali saat ia ditunjuk sebagai Plt. Sekda pada 1 Desember 2025. 


Tak lama berselang, pada 15 Desember 2025, Bupati Madiun Hari Wuryanto melantiknya sebagai Penjabat (Pj) Sekda di Pendopo Muda Graha. 


Kini, setelah dinyatakan lolos seleksi definitif, Sigit memikul tanggung jawab penuh untuk mengkoordinasikan seluruh OPD dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun BERSAHAJA (Bersih, Sehat dan Sejahtera)


Selain dikenal sebagai birokrat tulen, Sigit juga dikenal aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Diantaranya ia tercatat sebagai jajaran pengurus di PCNU Kabupaten Madiun, dan Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kabupaten Madiun.


Pelantikan Sigit Budiarto diharapkan mampu membawa angin segar bagi birokrasi Kabupaten Madiun, terutama dalam mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bumi Kampung Pesilat.


Dari sini kita belajar, bahwa inovasi bukan sekadar tren, melainkan solusi nyata untuk melayani masyarakat dengan lebih baik dan cepat.


Selamat Bertugas, Mengemban Amanah, untuk Kabupaten Madiun Bersahaja.(Red/ir)


Tekan Pemborosan Pangan, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun Ajak Ibu Rumah Tangga Jadi Garda Terdepan

Iki Radio - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, secara resmi membuka kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan 2026 yang bertempat di Lembah Wilis pada Selasa (28/4/2026). 

Acara yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam menekan angka pemborosan pangan yang kian mengkhawatirkan

Dalam arahannya, Erni Hari Wuryanto menyoroti fakta memprihatinkan bahwa Indonesia saat ini menempati posisi 5 besar negara dengan tingkat pemborosan pangan tertinggi di dunia. 

Ia menegaskan bahwa setiap butir nasi atau sisa makanan yang terbuang adalah bentuk ketidakpedulian terhadap sesama yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.

"Membuang makanan berarti kita menutup mata terhadap saudara kita yang kelaparan. Mari hentikan budaya boros pangan ini sekarang juga," tegas Erni di hadapan para peserta.

Ia juga menginstruksikan kepada seluruh kader PKK agar tidak sekadar menjadikan gerakan ini sebagai slogan belaka. 

Menurutnya, ibu rumah tangga memiliki peran sentral dalam mengatur pola konsumsi keluarga.

"Ibu-ibu PKK punya peran kunci. Terapkan pola hidup bijak pangan dalam keluarga sebagai wujud aksi nyata, bukan hanya teori," tambahnya.

Suasana acara semakin semarak dengan sesi demo memasak kreatif. Dalam sesi ini, para peserta diajak melihat langsung proses pengolahan bahan-bahan yang biasanya dianggap sampah menjadi camilan bernilai ekonomi tinggi. 

Beberapa inovasi yang dipraktikkan antara lain kulit semangka yang ternyata dapat diolah menjadi permen manis dan acar segar, dan sisa ketela pohon, dikreasikan menjadi keripik krispi yang gurih.

Antusiasme peserta terlihat jelas saat menyaksikan transformasi "limbah dapur" tersebut menjadi sajian yang menggugah selera. 

Melalui sentuhan kreativitas ini, masyarakat diharapkan sadar bahwa langkah kecil dari dapur rumah tangga merupakan kunci besar bagi ketahanan pangan masa depan Kabupaten Madiun.(ir)


Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun

 


Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Drs. Mujono M.Si

Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan

Bapak Sigit Budiarto, S.Sos., M.Si

Sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun

 


Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun

Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan

Bapak Sigit Budiarto, S.Sos., M.Si

Sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Madiun

 


PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Madiun

Mengucapkan

Selamat Atas Pelantikan

Bapak Sigit Budiarto, S.Sos., M.Si

Sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun

RSUD Dolopo Kabupaten Madiun



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolopo Kabupaten Madiun
Mengucapkan 
Selamat Atas Pelantikan Bapak Sigit Budiarto, S.Sos., M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.

Bersama Kita Wujudkan Kabupaten Madiun Bersahaja

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun


Selamat Atas Pelantikan Bapak Sigit Budiarto, S.Sos., M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun
Semoga Membawa Keberkahan dan Kebaikan
Untuk Kabupaten Madiun Bersih Sehat dan Sejahtera (Bersahaja)

Pelantikan Sekda Kabupaten Madiun Jadi Berkah, Perajin Karangan Bunga Banjir Pesanan

Iki Radio - Agenda pelantikan Pejabat Tinggi Pratama untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (29/4/2026), membawa dampak positif bagi sektor ekonomi kreatif lokal. 

Sejumlah perajin karangan bunga di wilayah Madiun melaporkan adanya lonjakan pesanan yang signifikan menjelang hari H.

Pantauan di beberapa lokasi usaha karangan bunga menunjukkan kesibukan yang meningkat dibanding hari biasanya.

Pesanan ucapan selamat terus mengalir, baik dari kalangan instansi pemerintahan, perusahaan swasta, hingga tokoh masyarakat secara personal.

Sapto, salah seorang perajin bunga di Kota Madiun, mengungkapkan bahwa tren pesanan mulai terlihat sejak adanya kepastian jadwal pelantikan. 

Hingga Selasa (28/4/2026) pagi, ia mencatat setidaknya puluhan pesanan sudah masuk ke daftar antrean produksinya.

"Sampai hari ini jam 10 siang sudah masuk 20 pesanan. Ada yang atas nama pejabat, kantor, dan instansi," ujar Sapto saat ditemui di tempat usaha karangan bunga miliknya.

Dalam momentum pelantikan kali ini, para pemesan memiliki beberapa pilihan jenis ucapan. Selain karangan bunga papan konvensional, ucapan dalam bentuk bibit pohon mulai menjadi tren yang digemari karena nilai keberlanjutannya.

Untuk masalah harga, Sapto menyebutkan tarif yang cukup kompetitif. Untuk papan karangan bunga dibanderol mulai dari Rp 500.000 per unit. Sedangkan ucapan berupa bibit pohon berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 750.000, tergantung pada jenis dan ukuran bibit yang dipilih.

"Biasanya kalau sudah ada kepastian, misalnya pilihan format ucapan berupa papan atau bibit, baru mulai banyak yang pesan," tambah Sapto.

Sesuai rencana, kursi jabatan Sekda Kabupaten Madiun akan secara resmi diisi oleh Sigit Budiarto. Prosesi pelantikan dijadwalkan bakal digelar pada Rabu (29/4/2026) bertempat di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun.

Bagi para perajin bunga, momen pergantian atau pelantikan pejabat tinggi seperti ini selalu menjadi angin segar bagi kelangsungan usaha mereka. 

Mereka berharap geliat ekonomi seperti ini terus terjaga seiring dengan aktifnya agenda-agenda pemerintahan di wilayah Madiun.(ir)

Pelantikan Sekda Kabupaten Madiun Dalam Minggu Ini? Kemungkinan Besok

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun, tampaknya akan segera menggelar prosesi pelantikan pejabat tinggi pratama untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun.

Ditjen Dukcapil Kemendagri Ahmad Ridwan, saat acara peluncuran SARAPAN PECEL di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (27/4/2026)


Soal siapa yang akan dilantik dari hasil pelaksanaan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan tersebut sudah semakin jelas.

Dalam beberapa kali kesempatan wawancara dengan awak media terkait pelantikan Sekda Kabupaten Madiun, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan menunggu surat Mendagri tentang pencabutan jabatan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Sehingga bisa dipastikan, Sigit Budiarto, Kepala Dinas Dukcapil yang saat ini juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Madiun, akan dilantik dan secara definitif menduduki jabatan sebagai Sekda Kabupaten Madiun.

Hal ini juga diperkuat ketika perwakilan dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ahmad Ridwan, menyampaikan sambutan saat peluncuran inovasi SARAPAN PECEL, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (27/4/2026) kemarin.

"Yang terhormat bapak kepala dinas, beliau juga Pj. Sekda, harapannya segera dilantik (menjadi Sekda) Pak Bupati," ujar Ahmad Ridwan saat mengawali sambutan.

Ahmad Ridwan juga bercerita, tahun 2022 lalu terakhir diundang oleh Dukcapil Kabupaten Madiun sebagai narasumber. Dan setelah itu baru di acara peluncuran SARAPAN PECEL ini diundang lagi di Madiun. 

"Kepada Pak Kadis (Dukcapil) yang akan dilantik (sebagai) Sekda, Beliau ada nomor HP saya waktu itu masih Kabag Mutasi di BKD, saya jumpa sekarang sudah menjadi Sekda," lanjutnya.

Bukan hanya untuk jabatan Sekda, Ahmad Ridwan juga menyinggung tentang pengganti yang akan menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Dukcapil.

Ridwan berpesan agar penggantinya benar benar yang bisa melayani.

"Kami harapkan untuk pengganti Pak (Kadis Dukcapil), Kami sudah bicara sama pak Sekda, bahwa carilah orang yang benar benar melayani," kata Ridwan.

Sehingga bisa jadi penggantinya sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dari internal Dukcapil saat ini.

"Karena di Dukcapil ini beda pak. Bener bener melayani sepenuh hati, tulus dan membahagiakan masyarakat," sambungnya.

Sementara itu, dari sumber di internal Pemkab Madiun menyampaikan, untuk pelantikan Sekda Kabupaten Madiun kemungkinan akan dilaksanakan hari Rabu (29/4/2026).

"Kemungkinan besok lusa," ujarnya singkat, Senin (27/4/2026).

Sementara sumber lain terkait pengisian jabatan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun, memilih untuk tidak menjawab meskipun sudah mengetahui.

"Saya tahu tapi tidak berani ngomong," jawabnya.

Masyarakat tentu berharap, siapapun yang akan menduduki jabatan tersebut, akan mampu mengemban amanah dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, menuju Kabupaten Madiun yang bersih, sehat dan sejahtera.(ir)





Banyuwangi Raih Peringkat Terbaik Kabupaten Berkinerja Tinggi se-Indonesia dari Kemendagri

Iki Radio - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menetapkan Banyuwangi sebagai peringkat pertama alias terbaik untuk kategori kabupqten dengan status "Kinerja Tinggi" dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini melengkapi prestasi Banyuwangi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia tahun 2025 dari Kemendagri.

Tahun 2026 ini merupakan kali-4 Banyuwangi menjadi kabupaten berkinerja terbaik (peringkat pertama) se-Indonesia. Penilaian ini didapat dari Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan mekanisme tahunan dari Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.

Terdapat  606 indikator penilaian yang mencakup beragam aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Jakarta, yang dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Jakarta, Senin (27/04/2026).

“Para kepala daerah yang hadir hari ini telah menunjukkan di balik retorika ada angka dan indikator yang memiliki makna terkait kinerja pemerintahan. Namun, kepala daerah jangan berhenti di angka itu. Sesuai pesan Presiden, untuk terus menghadirkan program-program yang efektif dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan,” pesan Wamendagri Bima Arya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kemendagri.

“Pasti Banyuwangi belum sempurna, kami mohon maaf, dan kami terus berbenah. Terima kasih kepada para kiai, segenap anggota DPRD Banyuwangi, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. InsyaAllah apresiasi dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan,” ujar Ipuk.

Menurut Ipuk, program pembangunan di Banyuwangi dirancang selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Seperti program pengentasan kemiskinan, urusan pendidikan dan kesehatan.

“Tadi sudah arahan arahan dari Kemendagri, bahwa perlu menjadi perhatian daerah agar bisa memperkuat SDM daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Ini akan menjadi perhatian juga kami ke depan,” kata Ipuk.

Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi Budi Santoso menambahkan terdapat  606 indikator penilaian mulai dari aspek makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Alhamdulillah Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dengan status kinerja Tinggi. Kinerja pembangunan Banyuwangi dinilai menunjukkan tren positif,” kata Budi.

Persentase Penduduk Miskin juga terus menurun, angka kemiskinan Banyuwangi sempat meningkat di masa Pandemi Covid yakni 8,07 pada tahun 2021. Namun dengan kolaborasi dan kerja keras semua pihak kemiskinan Banyuwangi dapat terus ditekan menjadi 7,51 (2022), 7,34 (2023), 6,54 (2024), 6,13 (2025).

“Angka Ini merupakan angka kemiskinan terendah yang pernah dicapai Banyuwangi. Perdapatan perkapita masyarakat juga terus naik, tahun 2025 mencapai Rp 67,08 juta dari yang sebelumnya Rp 62,08 juta (2024), IPM Banyuwangi juga naik pada 2025 sebesar 75,17 meningkat dari 2024 sebesar 74,3,” beber Budi.

Evaluasi juga dilakukan pada kinerja pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di Banyuwangi berjalan dengan maksimal seperti pelayanan terhadap balita, ibu hamil, bersalin, dan menyusui mencapai 100 persen.

Banyuwangi juga telah menjadi Kabupaten terinovatif versi Kemendagri selama 8 kali berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Banyuwangi juga meraih Predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA. (*)

Dekatkan Layanan Adminduk ke Desa, Pemkab Madiun Luncurkan Inovasi "SARAPAN PECEL"

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun resmi meluncurkan inovasi terbaru di bidang administrasi kependudukan yang diberi nama "SARAPAN PECEL" (Sistem Administrasi Kependudukan Terdepan di Pedesaan, Pelayanan Efektif Cepat dan Langsung).

Peluncuran ini dilakukan langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, di Pendopo Muda Graha pada Senin (27/4/2026).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, menjelaskan bahwa inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik guna menunjang visi Kabupaten Madiun "BERSAJA" (Bersih, Sehat, dan Sejahtera).

"Masyarakat kini tidak perlu jauh-jauh ke Mall Pelayanan Publik (MPP). Melalui SARAPAN PECEL, layanan administrasi kependudukan kini hadir langsung di tingkat desa. Pelayanan dipastikan mudah, aman, cepat, efisien, dan yang terpenting adalah gratis tanpa pungut biaya," ujar Sigit Budiarto yang juga menjabat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.

Menurutnya, program ini melengkapi layanan digital yang sudah ada sebelumnya, seperti IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang dapat diakses online 24 jam, SENOPATI (Sistem online pelayanan adminduk terintegrasi) yang juga dapat diakses 24 jam, serta LELADI SESAMI (Layanan keliling pada hari Sabtu dan Minggu).

“Jadi Dukcapil tidak mengenal hari libur,” lanjutnya.

Sementara itu Bupati Madiun Hari Wuryanto, menekankan bahwa meskipun administrasi kependudukan bukan pelayanan dasar, namun ia merupakan dasar dari semua pelayanan publik lainnya.

Akurasi data menjadi kunci agar program pemerintah, seperti pemberian bantuan sosial, tidak salah sasaran.

"Jangan sampai ada bantuan ganda atau warga yang seharusnya berhak tapi tidak terdata karena pendataan kurang akurat. Dengan teknologi dan inovasi SARAPAN PECEL ini, kita meminimalisir kesalahan data otentik," tegas Bupati.

Bupati juga mengingatkan para kepala desa dan camat untuk terus mendorong aktivasi IKD guna mencegah penipuan identitas yang marak terjadi. Ia berpesan agar digitalisasi dibarengi dengan kewaspadaan tinggi, terutama di era Artificial Intelligence (AI).

Peluncuran SARAPAN PECEL ini juga menjadi langkah strategis Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026, setelah sebelumnya berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2024.

"Kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai arahan Bapak Presiden RI melalui Asta Cita, yaitu menjadi pelayan masyarakat yang terdepan," pungkas Bupati Hari Wuryanto.

Dengan adanya inovasi ini, diharapkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Madiun semakin meningkat, memberikan kemudahan bagi masyarakat desa untuk mendapatkan hak-hak sipilnya secara cepat dan transparan.

Peluncuran inovasi SARAPAN PECEL ini juga dihadiri Ahmad Ridwan, S.E., M.Si. dan Septiadi Trinugroho dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Madiun. (ir)

Suasana Haru dan Khidmat, 457 Calon Jamaah Haji Kabupaten Madiun Resmi Diberangkatkan

Iki Radio - Isak tangis haru dan lantunan doa mengiringi pemberangkatan ratusan calon jamaah haji asal Kabupaten Madiun tahun 1447 H / 2026 M. 

Prosesi pelepasan para tamu Allah ini dipimpin langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto, di Pendopo Ronggo Jumeno, Caruban Kabupaten Madiun, Senin (27/4/2026).

Sebanyak 457 jamaah dipastikan berangkat menuju Tanah Suci setelah melalui rangkaian persiapan panjang sejak Agustus 2025.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun, H. Bisri Mustafa, dalam laporannya menegaskan bahwa seluruh jamaah telah melewati tahapan pembinaan, pendampingan, hingga manasik haji yang intensif.

"Alhamdulillah, jamaah dalam kondisi sehat dan siap. Kami bersinergi dengan Dinas Kesehatan, Imigrasi, Dukcapil, dan berbagai stakeholder untuk memastikan dokumen serta fisik jamaah dalam kondisi prima," ujar H. Bisri.

Dari total 457 jamaah, rinciannya terdiri dari 449 Jamaah reguler, 3 Petugas Haji Daerah (PHD), 4 Jamaah cadangan (masuk kloter 50), 1 Jamaah yang kembali ke kuota Jatim setelah kendala visa mutasi.

Tahun ini, komposisi jamaah didominasi oleh perempuan dengan jumlah 254 orang, sementara laki-laki berjumlah 203 orang. 

Tantangan kesehatan menjadi perhatian khusus mengingat terdapat 83 jamaah lansia (di atas 65 tahun) dan 85 jamaah kategori risiko tinggi (risti).

Dua sosok yang mencuri perhatian adalah Sarmi binti Subari (89) asal Balerejo, Kebonsari, sebagai jamaah tertua, dan Nadin Syarifah Salsabila (18) asal Nglambangan, Wungu, sebagai jamaah termuda.

Jamaah Kabupaten Madiun terbagi dalam dua kelompok terbang, yakni Kloter 24 yang dijadwalkan masuk Asrama Haji pukul 10.30 WIB, didampingi oleh KH. Mizan Basyari (Gus Mizan) dan dr. Hj. S. Yulistiana.

Sedangkan Kloter 25 Bergabung dengan jamaah dari Pacitan dan Surabaya, masuk asrama pukul 18.50 WIB, didampingi oleh Muhammad Maksum.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengingatkan para jamaah untuk senantiasa bersyukur. Mengingat antrean haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun, kesempatan berangkat tahun ini adalah anugerah besar.

"Saya berpesan kepada seluruh jamaah untuk disiplin mengatur waktu dan menjaga kesehatan. Kondisikan diri agar seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci dapat dijalankan dengan tuntas dan lancar," tutur Bupati.

Acara pelepasan diakhiri dengan doa bersama. Pemerintah Kabupaten Madiun berharap seluruh jamaah dapat menjalankan rukun Islam kelima dengan khusyuk dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur.(ir)

Top

Siap Jadi Ikon, HARPI Melati Madiun Rilis Busana Pengantin Gagrak Retno Djumillah

Iki Radio - Himpunan Ahli Rias Pengantin Indoneaia (HARPI) Melati Kabupaten Madiun, secara resmi meluncurkan busana pengantin, yang diiljami dari sejarah berdirinya Madiun.

Peluncuran busana pengantin khas Madiun ini, dilakukan saat digelar agenda rutin pertemuan HARPI Melari se Jawa Timur, yang untuk kali ini dilaksanakan di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Sabtu (25/4/2026).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HARPI Melati Kabupaten Madiun, Andarwati Ning Susanti menuturkan, busana pengantin khas Kabupaten Madiun ini, diberi nama Gagrak Retno Djumillah.

Dijelaskan, proses penggalian busana pengantin ini bukanlah perjalanan singkat. Busana tersebut telah digali oleh para sesepuh dan pendahulu HARPI di Madiun sejak tahun 1995.

"Kami ingin memperkenalkan lebih luas baju pengantin khas Madiun. Ini adalah hasil penggalian mendalam para sesepuh kami. Kami mempersembahkan rancangan ini agar dapat menjadi identitas budaya dan segera dibukukan sebagai aset resmi Kabupaten Madiun," jelasnya.

Keanggunan busana ini, lanjutnya, sebelumnya telah teruji dalam berbagai even. 

Salah satunya saat dikenakan oleh Ibu Hana Anton (Istri Kapolres Madiun) dalam ajang promosi wisata yang berhasil meraih juara tiga tingkat Polda Jatim.

Selain itu, sempat menghiasi laman majalah resmi kepolisian saat dikenakan oleh Ibu Dana (Kasatreskrim). 

"Hal ini menjadi bukti bahwa busana Retno Djumilah memiliki daya tarik estetika yang kuat dan relevan di era modern," tambahnya.

HARPI Melati Kabupaten Madiun berharap, Pemkab Madiun mau memfasilitasi, agar busana pengantin Gagrak Retno Djumilah ini, dikukuhkan sebagai aset budaya Kabupaten Madiun.

"Kami berharap Bapak Bupati dan dinas terkait dapat memberikan dukungan serta arahan untuk mempercepat proses pengesahan ini. Kami yakin dengan dukungan semua pihak, busana ini dapat menjadi ikon budaya yang membanggakan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HARPI Melati Jawa Timur, Endah Setyowati, menegaskan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing mengikuti perkembangan tren tanpa meninggalkan nilai budaya.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM, khususnya dalam bidang prakarya pengantin, agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan tren tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dalam proses pengesahan busana pengantin khas daerah sangat penting, agar dapat diakui secara nasional.

“Untuk pengesahan secara nasional memang membutuhkan dukungan, termasuk pembiayaan untuk menghadirkan tim penguji dari pusat dan budayawan. Kami berharap Kabupaten Madiun dapat segera menyusul daerah lain,” ujarnya.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, memberikan respon positif sekaligus tantangan bagi para perias. 

Bupati Hari Wuryanto menekankan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh proses pembakuan busana ini, namun menuntut komitmen nyata dari para pemangku kepentingan (stakeholder).

"Pemerintah selalu hadir. Tapi kami butuh kebersamaan. Jangan sampai setelah diputuskan dan ditandatangani, lalu bablas tidak pernah diupayakan (keberlanjutannya)," tegas Hari Wuryanto.

Anggota HARPI Melati harus menjadi garda terdepan dalam menjaga budaya. Sangat ironis jika organisasi memperjuangkan busana daerah, namun anggotanya sendiri lebih memilih gaya modern atau gaya luar negeri saat menyelenggarakan hajatan pribadi.

"Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita harus berkolaborasi agar budaya ini bisa diterima dengan santun dan dilestarikan dengan baik," tutup Bupati Hari Wuryanto.

Dalam acara ini juga hadir seninam kondang asal Madiun, H.M. Syakirun, atau yang lebih dikenal Abah Kirun.(ir)

Menuju Kemandirian Ekonomi, SDK Madiun Session 2 Semarakkan Alun-Alun Reksogati Caruban

Iki Radio – Alun-Alun Reksogati Caruban kembali menjadi pusat perhatian masyarakat pada Jumat sore (24/4/2025). 

Kegiatan Sore di Kabupaten (SDK) Madiun Session 2 resmi digelar dengan semangat baru, yakni mendorong kemandirian ekonomi kerakyatan dan kreativitas ruang publik tanpa ketergantungan pada anggaran daerah.

Acara yang berlangsung hingga malam hari ini dihadiri langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto, beserta jajaran kepala OPD, para camat, Yayasan Gerontologi Abiyoso (YGA), Forum Anak Kabupaten Madiun, serta berbagai elemen masyarakat.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati, menjelaskan bahwa SDK Session 2 bukan sekadar kelanjutan dari musim sebelumnya, melainkan sebuah "inkubator" bagi kemandirian lokal.

“SDK Session 2 dirancang agar ke depan kegiatan ini dapat berjalan mandiri tanpa membebani keuangan daerah (APBD),” ungkapnya.

Program ini dijadwalkan berlangsung setiap Jumat hingga 3 Juli 2026 mendatang.

Rencananya, peran pemerintah akan dikurangi secara bertahap. Jika pada tiga sesi awal Disparpora menjadi pelaksana utama, maka pada sesi-sesi berikutnya tanggung jawab akan dialihkan kepada paguyuban PKL hingga benar-benar mandiri pada sesi ke-13.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif ini. 

Bupati menjelaskan alasan perubahan jadwal dari Minggu sore ke Jumat sore.

"Perubahan ini mempertimbangkan aktivitas pelajar. Dengan diadakan Jumat sore, anak-anak masih punya waktu istirahat di hari Sabtu dan Minggu sehingga kegiatan sekolah tetap optimal,” jelas Bupati.

Diharapkan SDK menjadi pemantik rutin bagi perekonomian di wilayah Caruban dan sekitarnya. 

Bupati juga menekankan sinergi dengan program Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) agar Alun-Alun Reksogati tetap menjadi tempat yang nyaman dan bersih bagi semua orang.

SDK Session 2 menyuguhkan beragam aktivitas yang melibatkan lintas generasi. Selain ratusan lapak kuliner UMKM dan wahana permainan anak, pengunjung juga disuguhi hiburan musik band serta pertunjukan seni tari.

Salah satu daya tarik unik kali ini adalah kegiatan interaktif bertajuk “Sore Menulis Pesan”, di mana masyarakat diajak menuliskan refleksi masa lalu dan harapan masa depan.

Tak ketinggalan, layanan perpustakaan keliling turut hadir memberikan ruang edukasi bagi anak-anak di tengah keriuhan acara.

Dengan keterlibatan aktif dari 30–50 anggota paguyuban PKL, Forum Anak, seniman, hingga konten kreator, SDK Session 2 diharapkan mampu mendongkrak omzet pedagang sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui model pengembangan ruang publik yang berkelanjutan.(ir)

Percepat Transformasi Digital, Pemkab Madiun Siapkan Wi-Fi Gratis di Seluruh Balai Desa

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun terus memacu transformasi digital hingga ke tingkat desa demi menciptakan sistem pelayanan publik yang responsif dan transparan. 

Langkah strategis ini ditegaskan Bupati Madiun, Hari Wuryanto, dalam acara Sosialisasi dan Sarasehan bertajuk “Membangun Ekosistem Pelayanan yang Cepat dan Akurat” yang digelar di Pendopo Kantor Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari, Jumat (24/4/2026).

Bupati Hari Wuryanto menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan pokok dalam birokrasi modern. Menurutnya, sistem digital akan memangkas birokrasi yang lambat dan menutup celah manipulasi anggaran.

“Dengan digitalisasi, insyaallah kita bisa memberikan layanan terbaik. Transparansinya nyata, akuntabel, dan historisnya bisa dilihat. Kita mau berbuat apa pun bisa terpantau, mau menaikkan (anggaran) tidak bisa karena semua kelihatan,” ujar Hari Wuryanto.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Madiun berencana menyediakan akses Wi-Fi gratis di setiap Balai Desa. Program ini diharapkan mampu meringankan beban fiskal desa sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terkendala masalah konektivitas.

“Nanti gratis dari saya, sehingga ada efisiensi di desa karena tidak perlu lagi menganggarkan itu. Kalau aksesnya sudah tersedia di seluruh desa, insyaallah pelayanan tidak akan ngadat lagi,” tambahnya.

Sementara itu Camat Kebonsari, Mukhlis Sarengat, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayahnya. Ia menilai IKD adalah instrumen utama untuk menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan yang serba cepat.

“Membangun ekosistem yang responsif adalah keharusan. Melalui digitalisasi IKD ini, kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, hingga desa semakin kuat,” kata Mukhlis Sarengat.

Di sisi lain, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi harus dibarengi dengan integritas operator di lapangan, terutama petugas registrasi desa sebagai garda terdepan.

"Sehebat apa pun teknologi, kualitas pelayanan tetap bergantung pada manusianya," kata dr. Purnomo.

Pemkab Madiun juga terus mendorong Tim Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (TP2DD), penjaminan kesehatan melalui BPJS, serta kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM di tingkat desa.

Pemerintah Kabupaten Madiun berharap seluruh elemen masyarakat, mulai dari Ketua RT hingga tokoh masyarakat, dapat mendukung penuh ekosistem digital ini demi mewujudkan Madiun yang lebih modern dan sejahtera.(ir)


Transformasi BPR Dikebut, PT BPR Kabupaten Madiun Perseroda Tunggu Pengesahan Kemenkum RI dan Izin OJK

Iki Radio - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda BPR Kabupaten Madiun, bergerak cepat dalam pembentukan perubahan status badan hukum menjadi perseroan terbatas daerah (Perseroda).

Bupati Madiun bersama Asisten dan Dewan Pengawas serta jajaran direksi Bank Madiun, usai penandatanganan akta notaris pendirian PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda (Sumber gambar instagram @bankmadiun)

Hal ini sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Madiun bersama DPRD Kabupaten Madiun, tentang perubahan status hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Daerah Kabupaten Madiun menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda), yang ditandai dengan disetujui serta disahkannya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang BPR, dan penyertaan modal BPR pada 29 Januari 2026 lalu.

Melansir akun resmi @bankmadiun, pada tanggal 20 April 2026 lalu, di hadapan Notaris Nanik Yuniarti, dilaksanakan Penandatanganan Akta Pendirian PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda (disebut juga Bank Madiun).

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto mewakili Pemerintah Kabupaten Madiun selaku Pemegang Saham Pengendali, dan Ketua Koperasi Agustina Kusumadewi mewakili Koperasi Konsumen BAMA BERNAS NURAGA selaku Pemegang Saham. 

Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Perwakilan Koperasi BAMA BERNAS NURAGA, melakukan penandatanganan akta notaris pendirian PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda (sumber gambar instagram @bankmadiun)

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang, Peraturan OJK, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, perubahan Badan Hukum BPR, yang semula Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) diharapkan lebih meningkatkan kinerja Bank Madiun. 

Selain itu mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan mendukung perkembangan perekonomian daerah, serta semakin meningkatkan kontribusi PAD. 

Sementara itu, meskipun saat ini masih menjadi bagian kecil dari porsi kepemilikan saham Bank Madiun, Koperasi Konsumen BAMA BERNAS NURAGA, yang beranggotakan Pengurus dan Pegawai Bank Madiun, diharapkan dapat semakin meningkatkan loyalitas dan rasa memiliki dari seluruh Pengurus dan Pegawai Bank Madiun.

Sehingga diharapkan semakin produktif berkinerja, berkarya, dan berprestasi secara profesional, berintegritas tinggi serta semakin memberikan manfaat kepada seluruh Stakeholder. 

Selanjutnya, pihak Bank Madiun wajib menindaklanjuti beberapa rangkaian tahapan sesuai regulasi untuk menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda secara "paripurna".

Diantaranya permohonan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sampai dengan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Belajar dari Kegagalan, Komisi C DPRD Kab Madiun Ungkap Kunci Sukses Proyek KPBU Madiun

Iki Radio - Perjalanan panjang Kabupaten Madiun dalam mengimplementasikan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akhirnya membuahkan hasil manis. Proyek yang sempat diragukan keberhasilannya ini kini justru menjadi percontohan nasional.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Rudi Triswahono, yang juga merupakan mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) KPBU (kala itu), mengungkapkan bahwa kesuksesan ini bukanlah hasil instan. Perjalanan ini dimulai sejak tahun 2017, penuh dengan riset, diskusi, dan tekad kuat untuk tidak mengulangi kegagalan daerah lain.

Rudi menceritakan, saat awal merancang skema ini, timnya melakukan studi banding, guna mencari cara agar implementasi KPBU dapat dipercepat. Salah satu ketakutan terbesar saat itu adalah kegagalan.

“Kami belajar dari yang gagal. Di Kota Bandung, ada enam proyek KPBU tapi semuanya gagal. Kami tidak mau itu terjadi di Madiun. Saat itu keterbatasan pengertian mengenai KPBU menjadi tantangan tersendiri,” ujar Rudi, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Jum’at (24/4/2026).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, DPRD bekerja sama dengan pihak eksekutif membentuk apa yang disebutnya sebagai "fraksi birokrasi". Tujuannya sederhana namun krusial, yakni bagaimana caranya agar Madiun bisa menjadi pelopor suksesnya skema KPBU di Indonesia.

Dukungan regulasi menjadi fondasi utama. Rudi menekankan pentingnya mengawal proyek ini dengan Peraturan Daerah (Perda) yang kuat, serta penerbitan Peraturan Bupati (Perbub) terkait Simpul KPBU.

Dalam penerapannya, Madiun memegang teguh prinsip Value for Money. Awalnya menawarkan 10.000 titik penerangan jalan, namun realisasi baru mencapai 7.459 titik. Komitmen anggaran dengan nilai paling besar Rp20,8 miliar per tahun pun dialokasikan untuk memastikan proyek ini terus berjalan optimal.

“Hasilnya, dari KPBU ini kita mendapatkan insentif fiskal dan penghargaan,” ungkapnya.

Keberhasilan KPBU pada sektor penerangan jalan ini kini menjadi modal besar bagi Pemerintah Kabupaten Madiun untuk merambah sektor lain.

Rudi menegaskan bahwa fokus ke depan juga masalah sampah, dan penataan tiang utilitas atau infrastruktur pasif.

Dengan skema solicited (proyek yang diprakarsai pemerintah), DPRD dan Pemerintah Kabupaten Madiun optimistis bahwa pembangunan infrastruktur akan lebih tertata, efisien, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

“Ini adalah bukti bahwa dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang solid, kita bisa mengubah tantangan menjadi keberhasilan,” tutupnya.(ir)

close
Pasang Iklan Disini